ABSTRACT
Mindanao’s Conflict has been one of
conflicts that notoriously perpetuated and unresolved. Negotiation regime of
Final Peace Agreement 1996 – between the government of the Philippines under
Fidel Ramos’s administrative regime and MNLF with the leadership of Nur Misuari
– has been presumably, by many scholars, a regime that acquainted with the
features of resolving the conflict of Mindanao. Nevertheless, such negotiation
regime of Final Peace Agreement 1996 remains failed to overcome the Mindanao’s
conflict.
In this dissertational research, the
writer exemplified instrumentalist approach in order to comprehensively analyze
underlying factors of the negotiation regime of Final Peace Agreement 1996.
Explaining the influential features of negotiation instrumentation to the
regime’s incompetency in the context of conflict resolution in Mindanao, the
writer argues that negotiation instrumentation has been understood as consequential
strategy to overcome the problematic of actor’s legitimacy and conflict of
Mindanao simultaneously. The negotiation instrumentation by particular actors,
however, gives shape to the option of the negotiation regime and the
compromising notion focusing more on underscoring the resolution of actors
problematic rather than the deep-rooted problems of the Mindanao’s conflict.
The research used qualitative research
methodology with case study as the ultimate strategy. Technique of collecting
data was undertaken with in-depth interview to several stakeholders in
Mindanao’s conflict, negotiation practitioners as well as previous researchers
whose competencies and specializations in this discourse. Besides, the research
also underscored a series of interpretations of numerous documentations during
negotiation process such as Tripoli Agreement 1976, Jeddah Accord 1987, Final
Peace Agreement 1996, and Republic Act 9045.
Key words: negotiation regime,
conflict resolution, elite’s legitimacy, negotiation instrumentation.
DOWNLOAD KLIK DISINI
DOWNLOAD KLIK DISINI
INTISARI
Konflik Mindanao merupakan salah satu
konflik yang sampai saat ini belum dapat terselesaikan. Regim Negosiasi Final
Peace Agreement 1996 antara Pemerintah Filipina di bawah pemerintah Fidel Ramos
dan MNLF di bawah pimpinan Nur Misuari difahami banyak kalangan sebagai salah
satu regim negosiasi yang berkarakter untuk menyelesaikan konflik Mindanao.
Namun regim negosiasi Final Peace Agreement 1996 ternyata juga gagal
menyelesaikan konflik Mindanao.
Dalam riset disertasi ini, penulis
melakukan analisis terhadap factor-faktor yang menyebabkan regim negosiasi
Final Peace Agreement 1996 dengan menggunakan pendekatan instrumentalis. Untuk
menjelaskan pengaruh instrumentasi negosiasi terhadap kegagalan regim negosiasi
dalam penyelesaian konflik Mindanao, penulis membangun argument bahwa
instrumentasi negosiasi difahami sebagai strategi penyelesaian problem legitimasi
actor dan problem konflik Mindanao secara simultan. Namun instrumentasi negosiasi
oleh actor secara sefihak justru mengakibatkan pilihan regim negosiasi dan pilihan
kompromi lebih mengfokuskan penyelesaian problem dari actor dibandingkan penyelesaian
persoalan konflik Mindanao. Riset disertasi menggunakan metode penelitian
kualitatif dan strategi penelitian studi kasus. Tehnik pengumpulan data
dilakukan dengan melakukan wawancara mendalam terhadap stakeholder konflik
Mindanao, praktisi negosiasi, maupun peneliti yang memiliki kompetensi di dalam
diskursus ini. Di samping itu penelitian ini juga melakukan interpretasi
terhadap dokumen-dokumen negosiasi dalam
menyelesaikan konflik Mindanao seperti Tripoli Agreement 1976, Jeddah Accord
1987, Final Peace Agreement 1996, maupun Republic Act 9045.
Tidak ada komentar:
Posting Komentar